AMINAH, SITI (2018) POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI TERHADAP IRAN PASCA EKSEKUSI NIMR AL-NIMR. Penelitian ini membahas tentang politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr Al-Nimr. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan alat analisa berupa konsep Jewish National Movement, Political Movement, Kebijakan Politik Luar Negeri, sehingga peneliti dapat memaparkan penelitian ini. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori comparative foreign affairs untuk menganlisis alasan dibalik pembentukan kebijakan luar negeri Park Geun-hye dan Moon Jae-in khususnya dalam menangani hubungan inter-Korean. Dari analisis yang dilakukan penulis menemukan adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Faktor internal meliputi kepribadian dan kepercayaan, organisasi pemerintah, kelompok kepentingan, dan respon publik. Dengan modal ekonomi yang besar, NIIS dapat dipandang sebagai ‘kelompok teroris berbaju Islam terkaya’ saat itu. Penduduk, jumlah penduduk yang besar dan potensial sebagai tenaga yang efektif akan menjadi modal dasar pembangunan. Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Strategi konfrontasi digunakan oleh suatu negara ketika negara tersebut melihat negara lain sebagai ancaman dan negara tersebut beranggapan bahwa kapabilitas nasionalnya lebih unggul dibandingkan kapabilitas negara yang dianggap sebagai ancaman.
Seruan atau doktrin Theodore Herzl ini merupakan awal dari konflik Israel – Palestina yang meyakinkan bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang pernah ditinggali oleh nenek moyang bangsa Yahudi. Sebagaimana yang telah didoktrinkan oleh Theodore Herzl bagi kaum Yahudi yang tersebar diseluruh dunia untuk kembali bersatu membentuk sebuah negara-bangsa dengan Palestina sebagai tanah air atau wilayah kaum Yahudi dengan Yerusalem Timur (Al-Quds) sebagai ibukota negaranya. Adapun landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini ialah model strategi konfrontasi yang dirumuskan oleh John P. Lovell. Indonesia sendiri memiliki tiga landasan kebijakan politik luar negeri, yaitu landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Doktrin itu pula yang menjadi landasan gerakan politik kaum Zionis Ortodoks untuk memasukan kepentingan politisnya dalam perumusan kebijakan dan politik luar negeri Israel untuk menginvasi Palestina. Warsito, Tulus.2015. Laporan Akhir “Penyusunan Buku Pelembagaan Teorisasi Diplomatic Governance Dalam Perumusan Dan Artikulasi Politik Luar Negeri”. Menggunakan perspektif konstruktivisme untuk menganalisis pengaruh identitas dalam politik luar negeri, penulis berargumen bahwa politik luar negeri Indonesia pada kasus Ambalat tahun 2005 dilatar belakangi oleh identitas kepulauan dan pendukung perdamaian dunia. Demonstrasi oleh masyarakat Syiah Iran berlangsung ricuh dan berakhir dengan penyerangan kantor kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Kalau dilihat dari agama, semua masyarakat Desa Karangan beragama Islam.
Dan perwakilan Ariel Sharon yang terkenal keras dalam politik maupun masyarakat Israel menjadikan kepentingan kelompok Zionis Ortodoks untuk menguasai politik pemerintahan Israel semakin kuat. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa strategi zionis ortodoks untuk dapat masuk pada politik pemerintahan Israel dengan cara mendominasi pada parlemen yaitu menggunakan partai Likud sebagai kendaraan politik, sehingga dapat memegang kekuasaan tertinggi pada Perdana Menteri. Sejak Bung Hatta, selaku Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif pada 1948, maka sejak saat itu Indonesia punya haluan yang jelas dan tegas dalam ikut mewarnai perkembangan dunia internasional dan bebas dari kendali dan arahan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, dan Uni Soviet bersama Cina, dimana kedua kutub tersebut terlibat dalam Perang Dingin ketika itu. Jabatan ini juga setingkat dengan menteri di tingkat Pemerintahan Dalam Negeri Indonesia. Leifer. M. 1989. Politik Luar Negeri Indonesia. 2) Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin?
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui muatan politik dalam pelaksanaan Asian Games IV Tahun 1962; (2) Mengetahui pengaruh Asian Games IV tahun 1962 terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Oktadewi, Nori. 2017. Tugas : Konten Analisis Undang-Undang No37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negerei Indonesia. Ketiga komponen dalam penjelasan buku ini memberikan gambaran umum mengenai banyaknya perspektif baru tentang interaksi dan aktivitas China dalam formulasi politik luar negerinya dengan negara-negara di dunia. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Perspektif propemerintah mendominasi berita surat kabar Kaltara Pos, karena situasi serta kondisi politik menjadi salah satu berita utama dalam pemerintahan yang dipublikasikan secara terbuka oleh wartawan, dan pers memiliki kewenangan penuh dalam membuat berita. Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwasanya perpolitikan luar negeri Presiden Erdogan lebih agresif dalam menjalankan perpolitikan luar negeri Turki yang independen yang sesuai dengan manifesto Erdogan, daripada pendahulunya, yaitu Presiden Abdullah Gul, dimana Turki tidak selalu bergantung pada Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu juga berdasarkan pada kontestasi perpolitikan internasional yang terjadi.Di Indonesia, perubahan dramatis terjadi saat berakhirnya masa Pemerintahan Orde Baru.
