Tugas utama Kabinet Indonesia Maju, terutama Kemenlu, perlu difokuskan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk menghadapi menguatnya proteksionisme perdagangan. Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri agar dapat berperan secara optimal dalam pengembangan kerja sama di kawasan. Adalah politik luar negeri yang memberikan manfaat bagi rakyat, yang membumi, dan mengedepankan kerja diplomasi dengan memperhatikan kebutuhan rakyat, yang menjadi fokus dari pemerintahan Jokowi. Naiknya secara signifikan defisit neraca perdagangan pada beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata persoalan yang dihadapi pemerintahan Jokowi. Yakni meliputi aspek tujuan, strategi serta instrumen yang dipilih oleh pembuat kebijakan dalam rangka menjawab berbagai peristiwa yang sedang terjadi.Kedua, berakhirnya masa Reformasi juga banyak mendorong perubahan pada beberapa aspek penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.Hal itu antara lain adalah semakin terbukanya pengawasan serta kritik dari berbagai elemen masyarakat luas, meningkatnya peran dan pengaruh para aktor internasional serta tingginya kepentingan dalam menentukan pilihan-pilihan dari kebijakan politik luar negeri.Perubahan tersebut juga semakin mendorong pemerintah untuk mampu bersikap lebih transparan serta akomodatif terhadap beragam pandangan dari masyarakat sipil maupun legislatif.Ketiga, adanya proses dari penguatan identitas keindonesiaan dalam membangun pola hubungan internasional sebagai akibat adanya perubahan-perubahan kondisi politik domestik.Tingginya tingkat inter-subjektivitas atau interaksi bersama di era globalisasi juga telah banyak mendorong Indonesia untuk senantiasa bersikap lebih terbuka.Selain itu, kemampuan untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika global bersama yang muncul serta terus berkembang.
Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Politik Luar Negeri adalah Kebijakan, Sikap dan langkah Pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, Organisasi Internasional, dan subjek hukum internasional lain dalam menghadapi masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional. Maka dengan kebijakannya tersebut indonesia tidak bisa dipengaruhi oleh negara manapun. PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik, Rocky Gerung menyebutkan jika saat ini pemerintah Indonesia tidak menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dia mencontohkan, selama ini suara warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dihitung masuk dalam dapil Jakarta 2, bersama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Menurut I Dewa Gede Palguna, setidaknya ada tiga poin penting yang digambarkan dalam peristiwa tersebut, yaitu menyerukan anggota PBB untuk tidak mendukung keanggotaan Malaysia di Dewan Keamanan PBB, agar anggota PBB tetap memilih Indonesia untuk tetap berada di Dewan Keamanan PBB, dan memperingatkan PBB bahwa Indonesia sangat serius dalan urusan ini.
Kedua, sambung I Dewa Gede Palguna, berdasarkan kewenangan MPR. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, neraca perdagangan sepanjang 2018 mengalami defisit US$8,5 miliar. Sebagai ilustrasi, jika pada 2014 nilai investasi langsung sebesar US$28,5 miliar, tahun berikutnya naik menjadi US$29,3 miliar. Namun, pada 2016 turun menjadi US$28,9 miliar, dan pada 2018 kembali naik menjadi US$29,3 miliar. M.Hum. yang merupakan Hakim Konstitusi RI Periode 2003-2008 & 2015-2020, pada seri ke-2, Kamis (19/8) melalui zoom meeting. Kuliah umum diselenggarakan dalam 5 seri dan diisi Para Ahli Hukum Tata Negara di Indonesia. Disinggung mengenai poros maritim, menurutnya wilayah kelautan Republik Indonesia memiliki potensi yang tidak main-main. Eva Mazrieva berdiskusi dengan mantan duta besar RI untuk Rusia, Wahid Supriyadi, dan Ketua Prodi Kajian Wilayah Eropa UI, Henny Saptatia, mengenai politik luar negeri Indonesia di tengah krisis Rusia-Ukraina dan tarik menarik Barat dan Timur. Sejumlah wilayah yang menerima suplai energi dari pipa Rusia ini berada di negara Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Sementara itu, saat ini AS dan China masih dalam ketegangan terkait perebutan di Laut Natuna Utara. Menurut Rocky Gerung, konsep bebas aktif yaitu Indonesia memiliki kebebasan untu mengambil proxy China atau AS.
Ketika persaingan AS dan Tiongkok dalam konstelasi politik global termanifestasi dalam perang dagang, pada awalnya Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kondisi itu untuk mencapai kepentingan ekonomi domestik. Yanyan Mochamad Yani (2010) kembali menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga poin yang mempengaruhi naturalisasi perubahan identitas dalam politik luar negeri Indonesia.Pertama, kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah dipengaruhi oleh berbagai peristiwa domestik serta dorongan dari aktor-aktor politik domestik.Kondisi demikian telah banyak mengakibatkan kebijakan yang diambil merupakan cerminan adanya proses interaksi antara pemerintah dengan entitas kelompok masyarakat secara luas.Hasil interaksi tersebut pada akhirnya mendorong adanya proses penyesuaian dalam mengambil kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selain dengan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia menjalin hubungan baik dengan Australia, Kerajaan-Inggris, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan terkait posisi strategis Indonesia setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu disikapi oleh Pemerintah, yaitu (1). Bagaimanakah peranan Indonesia dalam menanggulangi konflik politik internasional dewasa ini, terutama dalam konteks perang terhadap terorisme global (2). Bagaimana Indonesia mampu mengambil peran dalam upaya menciptakan iklim ekonomi yang positif baik dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. Untuk prioritas ketiga, ada diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Kedua, menggunakan pendirian dualist, yaitu hukum internasional tidak serta merta berlaku secara nasional sebelum ada tindakan transformasi ke dalam hukum nasional.
