Dalam hal ini Indonesia juga tidak ikut campur tangan dalam masalah kedua blok. Dengan tidak menafikan peran penting dari dinamika lingkungan internasional, buku yang berada di tangan para pembaca saat ini hanya memfokuskan kajiannya pada pengaruh dinamika lingkungan domestik terhadap politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1958, Jakarta, yang diwakili oleh Pangeran Paku Alam, memenangkan pemungutan suara untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Bangsa-bangsa Asia (Asian Games) mengalahkan Karachi dengan suara 22-20. Dengan keputusan tersebut, Jakarta ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games pada tahun 1962. Untuk menyambut kegiatan tersebut, Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran di ibukota, membangun kompleks olahraga raksasa, dan menerima ribuan atlet dari seluruh penjuru Asia. Dalam teori idiosinkratik, model analisis ini memengaruhi aktor individu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dikenal dengan istilah persepsi elite dan didefinisikan sebagai hal yang melekat pada seseorang pemimpin. Keputusan politik luar negeri Indonesia akan tentukan kualitas pertalian Indonesia dengan sekian banyak negara lain di dunia. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan negara lain. Faktor-faktor Eksternal yang terpenting ialah juga faktor-faktor strategik militer dan politis yang pada dasanya menyatakan bahwa setlah perpecahan antara Moskwa dan Perking, Dukungan yang diperoleh Indonesia dari Peking saja dipandang tidak akan cukup efektif untuk menandingi kekuatan Malaysia yang didukung oleh potensi-potensi Barat.
9. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai adil dan sejahtera. Dalam hal ini, politik luar negeri suatu negara dipengaruhi minimal tiga faktor, yaitu faktor politik dalam negeri, faktor kemampuan ekonomi dan militer, dan faktor lingkungan internasional. 11. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Pemberian suaka ini biasanya akan membentuk hubungan antara negara yang memberikan suaka dengan negara yang warga negaranya mendapat suaka. Indonesia dapat berperan didalamnya, sekaligus juga mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan perubahan di dunia yang mungkin akan membawa pengaruh bagi kondisi dalam negeri. Selama masa kepemimpinannya, politik Iuar negeri Indonesia juga mengalami perubahan. Pasang surut politik luar negeri Indonesia yang dinamis ini beriringan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan dalam negeri dan konstelasi politik internasional. Sejauh politik luar negeri bangsa-bangsa bersifat multidimensional yang selain mencakup aspek politik juga mencakup aspek pertahanan keamanan, sejauh itu pula masalah interaksi antara politik, dan strategi luar negeri dengan politik dan strategi pertahanan keamanan akan merupakan masalah yang permanen. Faktor-faktor internal yang terpenting ialah faktor-faktor strategik militer dan politis yang pada dasarnya menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mampu mencapai sasran konfrontasi dan bahwa pengerahan pasukan-pasukan terpilih ke perbatasan dapat membahayakan stabilitas politik dan keamanan di ibukota Jakarta, justriu pada saat-saat PKI bearada dalam kondisi kuat.
1. Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis. Pekerjaan diplomat yakni menyambungkan keperluan nasional bangsa Indonesia dengan dunia Internasional. Adapun kolaborasi internasional dibagi menjadi beberapa jenis, yakni bilateral, multilateral, regional, dan antarregional. Berikut adalah beberapa contoh partisipasi Negara Indonesia. Uraian yang telah dibahas di atas merupakan penjelasan mengenai materi contoh kerja sama antar regional berbagai bidang yang dapat penulis sampaikan kepada para pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Contoh dari kerja sama dalam bidang ini ialah UN-WTO atau United Nations – World Tourism Organization. Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan ”kepanjangan tangan” dari politik dalam negeri sebuah negara. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo dalam menanggapi buku ini menjelaskan, perlindungan WNI di luar negeri bagian perhatian Presiden Joko Widodo yang perlu dilakukan perwakilan di luar negeri. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negala lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Kedua peran ini lebih dikenal dengan sebutan Dwifungsi ABRI.
Peran serta tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kondisi politik dalam negeri; kemampuan ekonomi dan militer; serta lingkungan internasionalnya. Aliansi yang diprakasai oleh AS dengan menggandeng kekuatan strategis kawasan Asia Pasifik (Jepang, India dan Australia) ini digadang-gadang sebagai kontra-skema dan strategi pembendungan serta sekaligus perimbangan kekuatan atas skema politik luar negeri Cina yang dikenal One Belt One Road atau OBOR. Maka politik luar negeri Indonesia ini sering disebut dengan politik bebas aktif. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1994. Landasan yang terkandung dalam UUD 1945 sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri, terutama dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangs. Di samping itu kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi modern mempunyai dampak yang kecil artinya terhadap sistem politik Internasional, karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern juga dapat merupakan atribut dan bahkan merupakan alat diplomasi yang tangguh, terutama bagi negara-negara adidaya (super powers) dan negara-negara lain yang telah mencapai tingkatan industri yang tinggi. Mengembangkan kemampuan akademik peserta didik dalam studi Hubungan Internasional, terutama kajian Ekonomi Politik Internasional dan Politik Internasional.
