Menurut Tap MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Intisari atas sistem politik adalah berupaya mencapai kepentingan nasional (national interest). Prinsip Demokrasi: Bentuk kebijakan yang mampu memecahkan masalah dan mampu menghadapi masa depan bersama-sama dengan bekerjasama, saling membantu, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “perwakilan negara asing” adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Berbagai perubahan tersebut memberikan perubahan sekaligus tantangan dalam formulasi kebijakan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Maka, dalam membentuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan kelima prinsip Pancasila. Politik internasional memberikan perhatian terhadap sistem internasional, deterrence, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik antar negara. Dan Bangsa Indonesia tetap memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik.
Dengan pendekatan ini maka akan memberikan satu analisis yang lebih komprehensif, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan maka kajian ini menjadi lebih menarik karena tidak hanya melihat dari satu sisi saja namun dari banyak aktor dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan sebaliknya negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia. Jadi politik luar negeri bebas aktif adalah Indonesia dapat menjalin hubungan dan kerja sama dengan Negara manapun, serta berusaha untuk selalu terlibat peran aktif dalam mewujudakan perdamaian dunia. Ohme dan kawan-kawan membagi konsumsi berita politik secara digital dalam dua bentuk, yaitu konsumsi berita melalui PC atau desktop dan konsumsi berita melalui smartphone. Ohme dan kawan-kawan melihat ada kebiasaan para partisipan menggunakan ponsel pintar untuk kegiatan bersenang-senang.
Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Surat Kuasa (Full Powers) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Prodi Ilmu Hubungan Internasional adalah bidang ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas lintas batas negara yang diperankan oleh sejumlah aktor (subjek), yaitu: negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (nasional/internasional), perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional, kelompok-kelompok kejahatan internasional, dan individu. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.
Hatta mendefinisikan kata “bebas” pada sikap netral Indonesia yang tidak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur atau blok manapun yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Landasan pokok luar negeri lainnya adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Konsep Nefo dan Oldefo kemudian ditawarkan Presiden Soekarno pada Konferensi I Non-Blok di Beograd tahun 1961. Soekarno menjelaskan bahwa Nefo harus berjuang melawan Oldefo karena di antara keduanya tidak akan tercapai kesepakatan damai. Buktinya adalah kekalahan beliau pada perang Uhud melawan Quraish. Di samping beliau meyakini pertolongan Allah pada beliau, namun beliau juga meyakini dan memahami bahwa pertolongan hanya akan datang ketika ikhtiar dilaksanakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin.
