Politik luar negeri Indonesia pada dekade ini tercermin dari pidato Presiden Sukarno di hadapan Majelis Umum PBB pada tanggal 20 September 1960, yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the World Anew). Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan politik luar negeri, tiap negara memiliki pedoman berbeda yang sesuai dengan ideologi masing-masing. Landasan Idiil adalah dasar bentuk ideologi negara dengan pancasila untuk meimplementasikan kebijakan dari luar negeri dengan melalui lima prinsip yang tercantum dari pancasila dan akan memberikan instruksi dalam implementasi terhadap kebijakan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi perubahan dalam landasan operasional pelaksanaan politiik luar negeri bebas aktif. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Soekarno (Demokrasi Terpimpin) – Pada awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Selain itu Indonesia ikut berperan dalam lahirnya GNB (Gerakan Non Blok). Perang dingin antara blok barat dan blok timur juga menentukan bentuk politik luar negeri Indonesia. 3. Menjalin hubungan kerja sama antarnegara pada bidang ekonomi, sosial budaya dan juga bidang Ilmu teknologi. Sebaliknya, sebagai pelajar harus dapat menunjukkan kepribadian bangsa kita di tengah-tengah arus budaya asing yang masuk ke Indonesia.
Tetapi pada tanggal 28 Desember 1966, negara Indonesia menyatakan masuk kembali menjadi anggota PBB lagi. Prinsip ini pertama kali disampaikan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Sebaliknya hubungan dengan blok Timur semakin erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer, sehingga Indonesia dapat memperlengkapi angkatan perangnya secara modern. Hatta menyampaiKan pidato yang berjudul ”Mendayung Antara Dua Karang.” Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak pada salah satu blok yang ada. Sebagaimana diplomasi adalah seni yang dimanfaatkan dalam suatu perundingan dengan delegasi negara lain guna memperjuangkan suatu kebijakan, mempertahankan dan/atau melindungi suatu kepentingan serta merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari politik luar negeri. Adapun dengan Belanda, pemerintah Indonesia kembali membuka perundingan masalah Irian Barat yang belum tuntas pasca-Konferensi Meja Bundar. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum berakhir sebab masih ada negara-negara yang dianggap terjerat dalam imperialis dan kolonialis. Memperoleh barang-barang dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat, jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
Dari situlah muncul GNB atau Gerakan Non Blok. Indonesia juga berusaha menghindari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa sehingga masuk menjadi anggota Gerakan NonBlok. Pemerintah Indonesia tidak memihak salah satu blok. Landasan Politik adalah sebuah rincian dasar-dasar dengan kebijakan dengan memahami suatu perubahan yang memiliki dampak baik dari pemerintah. Perubahan ini bisa terjadi dari aspek ekonomi, keamanan, dan juga pertahanan. Kerjasama internasional di segala bidang, mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang saling menguntungkan. Sila kedua dari Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab “. Dan juga menempuh dengan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam penempatan dunia, melalui suatu rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri. Menurut Crabb, politik luar negeru terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional dan alat-alat untuk mencapai tujuannya. Akibatnya, keputusan tidaklah dipandang sebagai produk rasionalitas melainkan produk dari proses interaksi dan penyesuaian dari berbagai individu dan organisasi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan membantu proses belajar sobat Synaoo. 3. Menjamin perdamaian dunia dengan ikut membantu terlaksananya ketertiban dan memperkuat sendi-sendi hukum internasional. 4. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
Rencananya Conefo akan dilaksanakan pada tahun 1966. Akan tetapi gagal dilaksanakan karena kondisi politik Indonesia tidak menentu pasca adanya peristiwa G 30/S PKI. Ketika ada berita yang penting sekalipun, atensi pasti terpecah karena ada dorongan untuk terus scrolling. Menurut mereka, ada perbedaan atensi yang diberikan oleh pembaca berita. Ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang relevansi bebas aktif politik luar negeri indonesia yang dipandang sudah berubah. Perbedaan cara-cara tersebut juga sering menimbulkan pertentangan dalam parlemen, bahkan berujung pada jatuhnya kabinet itu sendiri. Dalam memahami cara kerja politik luar negeri adalah mampu menemukan titik pembeda antara konsep hubungan internasional, politik luar negeri dan politik internasional. Dalam memahami Landasan Politik Luar Negeri Indonesia sebagai bahan etimologi dan politis hal ini memiliki semua yang berhubungan dengan negara. Landasan operasional ditetapkan melalui kebijakan masing-masing pemerintah pada masanya. Pada Konferensi II Non-Blok, Soekarno kembali membicarakan kesepakatan damai. Aksi upaya damai untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga negara, meliputi Indonesia, Filipina, dan Malaysia di Tokyo, tetapi tidak memperoleh kesepakatan. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan bahwa kesepakatan damai hanya dapat dicapai jika negara berkembang memiliki kekuatan yang sama dengan negara-negara imperialis.
