Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Iqbal justru menilai penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan tidak hanya dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia. Kemampuan diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini melalui lawatan Presiden Jokowi ke sejumlah negara juga menggambarkan bahwa tetap sampai kapan pun Indonesia tidak akan memihak kepada salah satu poros kekuatan dunia. “Kalau tidak ada langkah-langkah terobosan terhadap perang ini kemungkinan harga minyak akan terus naik. Pada sektor energi, perang tersebut menyebabkan gejolak harga minyak. Dalam KTT G7 tersebut terdapat 2 isu yang diangkat menjadi topik utama. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan yang ditemui penulis selama mengajar di perguruan tinggi swasta. Pada model ini pemerintah terdiri dari individu dan organisasi. Selama ini teori-teori hubungan internasional yang menganalisis hubungan antarnegara terbilang abai pada faktor religi. Membicarakan peran indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas-aktif. Seluruh kebijakan pemerintah pada masa sebelum reformasi serta awal reformasi di tegaskan secara jelas dengan ketetapan MPR. Sejak Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat, politik luar negeri Indonesia turut lahir sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional.

Bahwa negara dunia ketiga juga dapat memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan ketertiban dunia. Bebas aktif di sini mempunyai arti bahwa Indonesia dalam melakukan kegiatan politik luar negerinya, Indonesia bebas dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Salah seorang Mahasiswi program studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Almuslim Peusangan Bireuen Andini Mutia menyusun tugas akhirnya dengan penelitian tentang kopi. Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan Ukraina dan Rusia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menilai, aksi Jokowi patut diapresiasi. Hal ini karena perang di Ukraina telah menyengsarakan banyak pihak, termasuk negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik, dan telah berdampak pada perekonomian dunia,” kata Hikmahanto saat dihubungi reporter Tirto. Untuk memperoleh kekuatan itu, negara-negara berkembang harus menjalin rasa setia kawan yang erat. Lebih daripada itu, Tham dalam analisisnya pula menyebut Retno Marsudi selaku menteri luar negeri Indonesia menganggap ASEAN sebagai organisasi sekaligus kawasan regional yang penting bagi skema Indo Pasifik. Perlu diingat, Indo Pasifik tidak hanya berbicara tentang AS semata, tapi juga ada India didalamnya.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah skema Indo Pasifik ini dapat menjamin hal-hal tersebut? Hal tersebut dapat terlihat pada proses jatuhnya Kabinet Sukiman yang dianggap melanggar batas politik luar negeri Indonesia. Fahmi mengingatkan politik bebas aktif bukan pada isu netralitas, tetapi pada independensi sikap Indonesia dalam suatu masalah. Bukan dalam rangka ikut campur urusan negara tetangga, namun ikut menjaga perbatasan dua negara yang mengalami konflik. Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Duta dan konsul ini diangkat oleh Presiden sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pertimbangan yang mengemuka adalah bahwa undang-undang penodaan agama yang walaupun bertujuan melindungi semua agama dari kebencian pada praktiknya lebih banyak di gunakan untuk mempertahan kan komposisi sosial dalam masyarakat yang diyakini dapat menjamin kestabilan dan kedamaian sosial. Media bahkan mempublikasikan secara masif, sambutan hangat Joe Bidden pada Jokowi di forum G-7 kemarin,” kata Fahmi. Ini karena Rusia bersedia menerima kunjungan Presiden Jokowi meski Rusia tahu Indonesia adalah ko-sponsor dari sebuah Resolusi Majelis Umum PBB yang disponsori oleh Amerika Serikat yang mengutuk serangan Rusia sebagai suatu agresi,” kata dia. Amerika Serikat memiliki ideologi liberalisme, sedangkan Uni Soviet memiliki ideologi komunisme.

Kita dalam posisi yang netral dan sejak awal kita memiliki konsistensi sikap yang seperti itu,” ujarnya. Namun, akibat orde baru yang memiliki citra buruk dalam kancah politik global karena sistem pemerintahan yang otoriter, Indonesia juga fokus dalam pemulihan citra Indonesia di dunia internasional. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” dan pembukaan UUD 1945 alinea 4, “… Ia bilang Jokowi sebaiknya lebih mengedepankan upaya gencatan senjata kedua negara agar mengakhiri tragedi kemanusiaan kedua negara. Ia menduga, Rusia tengah menanggung beban akibat serangan militer hingga dampak legitimasi kepada rakyat, sementara Ukraina menderita tragedi kemanusiaan akibat perang berkepanjangan. Sebelum lawatan ke Ukraina dan Rusia, Presiden Jokowi juga menghadiri KTT G7 di Jerman dengan membawa misi untuk mencegah terjadinya krisis pangan dunia akibat perang Ukraina-Rusia. “Itu efek beratnya mungkin bisa memicu perang dunia ketiga.